foto bersama pejabat Eselon IV saat menjalani Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat Pimpat) foto : Dok/mr

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat Pimpat). Diklat kepemimpinan ini diperuntukkan bagi pejabat Eselon IV di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa kegiatan diklat tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI. 

“Diklat Pimpat ini adalah semacam pilot project dan akan terus kita kembangkan ke depannya agar mencapai satu proses kediklatan yang ideal. Diklat Pimpat merupakan satu prasyarat jabatan Eselon IV,” ucap Indra di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/8/2018).

Dikatakannya, karena ini menjadi sutau prasyarat jabatan, maka salah satu output-nya diharapkan nantinya dari setiap peserta diklat itu mampu menyiapkan satu proposal proyek perubahan di unit kerjanya masing-masing.

“Itu salah satu tujuan utamanya. Sehingga bagaimana teman-teman peserta diklat ini bisa menumbuhkan inovasi-inovasi ‘Win’, yaitu menjadi salah satu metode di unit kerjanya masing-masing,” ujarnya.

Indra mengatakan, Reformasi Birokrasi di Setjen dan BK DPR RI adalah capaian satu keadaan dimana birokrasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI bisa menjadi lebih efisien dengan tingkat pelayanan yang prima. 

“Semua upaya kediklatan ini harus diarahkan kepada situasi hulu dan hilirnya yang menyangkut pelayanan kepada Dewan dapat menjadi lebih baik lagi. Ada berbagai kriteria leadership, salah satunya yaitu para peserta diklat tersebut nantinya mampu menjadi pemimpin yang baik di unit insatnsinya masing-masing,” tutur Indra.

Ia juga berpesan kepada para peserta diklat agar dapat mengikuti diklat dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggungjawab, agar kelak dapat menjadi pioner-pioner di unit kerjanya masing-masing.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Program Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan LAN Hartoto menyatakan apresiasinya atas diselenggarakannya Diklat Pimpat itu. Menurutnya hal ini adalah bagian dari upaya persiapan ke depan untuk bisa diakreditasi.

“Pengembangan ke depan, mindset kita berubah, yakni melayani proses manajemen di Setjen dan BK DPR RI menjadi jauh lebih baik. Pengembangan pelatihan di Setjen dan BK  DPR RI tidak hanya bersifat di dalam kelas, tetapi akan memperhitungkan mindset-nya dengan mengacu pada kemajuan informasi. Inovasi-inovasi yang dikembangkan itu diharapkan dapat men-trigger kinerja Setjen dan BK DPR dalam melayani,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI Rahayu Setya Wardhani juga menyampaikan bahwa saat ini Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI  belum mempunyai akreditasi untuk menyelenggarakan diklat pimpinan.

“Dalam kesempatan ini, ada 41 pejabat Eselon IV yang belum mengikuti Diklat Pimpat, maka Pusdiklat meminta izin kepada LAN RI selaku pembina lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan diklat Pimpat ini,” ucapnya.

Rahayu menambahkan, Diklat Pimpat ini akan diakreditasi agar Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan diklat Pimpat. “Salah satu yang dalam proses adalah akreditasi untuk diklat rancangan peraturan perundang-undangan yang pembinanya adalah Kemenkumham,” jelasnya.

Dari segi program serta sarana dan prasarana, Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI akan terus berusaha untuk mengembangkan pelaksanaan seluruh kegiatan peningkatan kompetensi bagi pegawai dilingkungan Setjen dan BK DPR RI.

“Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi khususnya bagi pejabat Eselon IV, sehingga dapat mengimplementasikan dan meningkatkan hasil kinerja didalam pelaksanaan tugasnya,” pungkasnya. (as/sf)